Sumber : Istimewa
Pusat Bola Tangkas - Sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 sejak tahun lalu. Pandemi telah mempengaruhi berbagai aspek perfilman, mulai dari penghentian proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni hingga penutupan bioskop untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
Dalam Webinar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang berlangsung virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah mengevaluasi kebijakan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional.
Seperti diketahui, pemerintah juga telah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan PEN diketahui membuahkan hasil sebagaimana terlihat pada tren positif perekonomian nasional pada Q2 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,07%.
Hampir seluruh sektor ekonomi menunjukkan perbaikan sejalan dengan terkendalinya kasus Covid-19, membaiknya permintaan domestik, dan membaiknya perekonomian global, khususnya negara mitra dagang.
"Pembukaan bioskop telah dilakukan seiring dengan perbaikan level PPKM. Ini diterapkan di daerah PPKM Level 3 dan 2. Aplikasi PeduliLindungi juga digunakan sebagai pembatasan penonton yang masuk, serta tidak diperbolehkan menjual makanan minuman di area bioskop," jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 22 September 2021.
Ia mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor harus bisa terus berinovasi, agar bisa beradaptasi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi ini membuka peluang baru bagi industri film melalui keberadaan layanan streaming berbasis platform digital, yaitu video on demand.
Berdasarkan data statistik, Airlangga menjelaskan pendapatan dari langganan video on demand Indonesia bisa mencapai USD 411 juta pada tahun 2021. Penetrasi pengguna pada tahun 2021 diketahui sebesar 16%. Angka ini juga diperkirakan akan meningkat menjadi 20% pada tahun 2025.
"Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan bisa masuk pasar global. Ini peluang besar bagi para sineas Indonesia yang berkiprah di regional maupun global," jelasnya.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah mendukung potensi tersebut dengan merumuskan aturan layanan video on demand. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar dapat tumbuh dan terjaga dengan baik, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan tontonan yang baik.
Di sisi lain, Airlangga menilai kehadiran film berbasis digital membuat tayangan film semakin beragam dan membutuhkan proses penyaringan. Untuk itu, ia menekankan bahwa pembangunan ini harus dibarengi dengan proses penyaringan dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya, serta aspek keagamaan bangsa Indonesia.
Ia juga menekankan perlunya informasi mengenai klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film di platform digital.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Diharapkan juga para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya," tutupnya.
إرسال تعليق